Kaum Ibu dalam Penggalan Waktu

Oleh Eva Hudaeva

           “Kenapa ya? Bingung,”  jawab Bernike Hendrastu, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan 2012 ketika ditanya sejarah Hari Ibu. “Banyak yang bilang aja,”  tambahnya. Demikian pula dengan Marta Miracle, seorang mahasiswa Sekolah Vokasi Kebidanan UGM angkatan 2012. Namun, setiap Hari Ibu tiba ia selalu merayakan Hari Ibu dengan memberi kado pada ibunya. “Ngasih bunga sama coklat buat ibuku,” tutur Marta.

            Sejarah Hari Ibu terbentang semenjak Kongres Perempuan pertama. Kongres berlangsung tanggal 22-25 Desember 1928 di Mataram (Yogyakarta). Di tahun 1938 dijadikan sebagai Hari Ibu Nasional, dan tahun 1950 pemerintah menetapkannya sebagai Hari Besar Nasional.

            Ir. Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi mengungkapkan kegembiraan adanya kongres wanita tahun 1928. Bagi Soekarno,  keselamatan nasional adalah berkat sokongan kaum ibu juga. “Indonesia sudah lama kehilangan ibu, kongres kaum ibu akan mempertemukan anak piatu dengan ibu kandungnya,” tulis Soekarno.

            Penetapan Hari Ibu Nasional baru dibahas pada Kongres Perempuan bulan Juli1938 di Bandung. Nyi Soeratmi Iman Soediyat, seorang peserta kongres menerangkan ada tiga kriteria untuk penetapan, yaitu hari yang berarti, hari yang bersejarah, dan hari yang dapat diterima semua aliran.

            Ada usulan untuk menjadikan Hari Kartini sebagai Hari Ibu, tapi ditolak peserta kongres karena sudah ada hari perayaan untuk Hari Kartini. Hari lahirnya Nabi Muhammad juga diajukan. Usulan itu ditolak pula karena terkesan keagamaan. “Akhirnya diputuskan hari pertama Kongres Perempuan pertama sebagai Hari Ibu Nasional,” ujar Nyi Iman.

            Semangat nasionalisme Kongres Pemuda pertama menular pada gerakan perempuan. Sekalipun demikian, menurut Mutiah Amini, S.S., M.Hum., dosen Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM, bukan berarti perempuan melanjutkan kegiatan yang dilakukan lelaki. “Kongres Perempuan pertama adalah ekspresi perempuan untuk menguatkan posisinya,” jelasnya.

             Pemrakarsa Kongres Perempuan adalah perempuan peserta Kongres Pemuda 1928. Mereka adalah perempuan muda yang berprofesi sebagai guru di Yogyakarta. Soejatien, pelopornya, adalah anggota Jong  Java sejak masih berstatus pelajar. Lalu tahun 1926, bersama beberapa guru lain mendirikan Poetri Indonesia cabang Yogyakarta. Anggota organisasi ini juga menetapkan Soejatien sebagai ketua.

            Menurut Nyi Iman Soediyat, alasan awal diadakan kongres perempuan adalah belum menyatunya organisasi perempuan dalam satu wadah. Alasan lainnya, pada waktu itu datang undangan dari Kongres Perempuan Pasifik untuk menghadiri kongres perempuan Pasifik. Surat undangan itu sampai di tangan Ki Hadjar Dewantara. Karena sulit menetukan siapa dan atas nama organisasi apa perwakilan dari Indonesia datang, Ki Hadjar Dewantara mengusulkan agar semua organisasi perempuan di Indonesia berkumpul.

Maka, Soejatin, Nyi Hadjar Dewantara, dan R. A. Soekonto berinisiasi untuk mengadakan Kongres Perempuan. Organisasi-organisasi perempuan masih bersifat kedaerahan atau di bawah naungan organisasi yang didominasi laki-laki, seperti  Wanito Oetomo sebagai bagian dari Boedi Oetomo, dan Aisjijah sebagai sayap perempuan dari Moehammadijah.

            Ndalem Joyodipoero, saudara R. A. Soekonto, seorang pegawai Pakualaman, menjadikan pendopo rumahnya sebagai tempat kongres. “Tempat yang dipakai kongres namanya Djojodipoeran,” kata Nyi Iman. Sekarang, rumah bersejarah itu menjadi Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional Yogyakarta.

            Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang (2007)  mencatat ada 22 organisasi yang mengirimkan perwakilannya ke Kongres Perempuan pertama. Tujuh di antarnya sebagai penyelenggara. Kongres itu diketuai oleh R. A. Soekonto.

            Untuk pertama kalinya perempuan Indonesia berkumpul mengatasnamakan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme ini tercermin dari penggunaan bahasa Indonesia oleh 14 orator. Tapi, hanya Nyi Hadjar Dewantara yang berpidato dalam bahasa Jawa.

            Kongres Perempuan pertama dihadiri oleh perempuan pribumi dari berbagai golongan. Sayangnya, tidak semua perempuan di seluruh Indonesia terwakili. Kongres masih Jawa sentris. “Hal ini disebabkan kurang baiknya sistem komunikasi pada waktu itu,” terang Mutiah.

            Pemerintah Hindia Belanda, menurut Susan Blackburn, tidak banyak memberikan reaksi. “Kongres perempuan hanya dianggap gerakan apolitik semata,” tulis Susan. Mutiah berargumen lain. “Intelejen (pemerintah Hindia Belanda) ditelusupkan dalam kongres, jadi tidak mungkin kongres hanya gerakan sosial.”

            Menurut Nyi Iman Soediyat, ditempatkannya perempuan sebagai makhluk nomor dua menjadi hal yang banyak dibahas dalam kongres. “Dapur, sumur, dan kasur dianggap sebagai tempat perempuan. Padahal banyak perempuan yang pemikirannya tak kalah oleh laki-laki,” terang Nyi Iman.

            Kongres Perempuan pertama menurut Mutiah menghasilkan beberapa hal. Di antaranya, terbentuk biro penyuluh dan pengaduan masalah perempuan. Selain itu, dibentuk Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Di tahun 1929 PPI berganti nama menjadi PPII kependekan dari Perikatan Perempuan Istri Indonesia. Pada Mei tahun yang sama, PPII menerbitkan majalah Isteri dan berpindah kantor ke Batavia (Jakarta).

            PPII sebagai federasi perempuan Indonesia pada perkembangannya berganti nama menjadi Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Di Yogyakarta, ada perwakilan Yayasan Hari Ibu Kowani yang berkantor di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama. Terdapat pula Museum Hari Ibu dalam gedung itu. Namun, sejak tahun 2011 museum ditutup. Dwi Wahyu, pengurus Museum Hari Ibu menjelaskan penutupan museum karena tidak ada pegawai yang dapat fokus mengurus museum. “Pegawai yang dulu pensiun, sementara saya harus menjalankan tugas sebagai marketing Wisma Arimbi juga,” tutur Dwi.

            Nyi Iman Soediyat yang kini menjadi Dewan Pini Sepuh Majelis Luhur Taman Siswa, menganggap Kongres Perempuan pertama merupakan dasar sejarah Hari Ibu. “Di Belanda ada Moeder Dag (Hari Ibu) pada pekan kedua bulan Mei karena saat itu bunga bermekaran. Tapi di Indonesia, Hari Ibu dirayakan atas dasar sejarah,” kata Nyi Iman. Cara merayakan Hari Ibu pun berbeda. “Di luar negeri pada Hari Ibu wanita dimanjakan, tapi di Indonesia wanita diingatkan akan kewajibannya,” tambahnya.

              Maka sudah semestinya sejarah perjuangan di balik Hari Ibu nasional diperkenalkan. Museum Hari Ibu ditutup bukan berarti sosialisasi sejarah Hari Ibu berhenti pula. Bernike dan Marta tidak akan mengerti bagaimana sebaiknya merayakan Hari Ibu, jika sejarah adanya Hari Ibu pun mereka tidak kenal.

Sekelumit Cerita dari Atambua (Bagian I)

oleh Eva Hudaeva

Cerita-cerita Gerson Poyk dalam Di Bawah Matahari Bali (1982) telah menggugah minat saya untuk menulis kembali. Terutama menulis tentang Indonesia bagian timur yang juga kampung halaman Gerson. Dalam kumpulan cerpennya itu Gerson mengungkapkan hasratnya untuk kembali pada kehidupan bercocok tanam dan melaut yang damai. Entah bagaimana semua cerita dalam bukunya itu Gerson menceritakan hal yang sama: kemuakan hidup di kota besar dan tentu saja mimpi untuk hidup dari uluran tangan alam Indonesia yang kaya raya.

Biarpun cerita utamanya adalah tentang pulau pariwisata tersohor, Bali, namun cerita yang berjudul Lelaki dan Komodo yang justru lebih menarik perhatian saya. Dalam cerpennya itu, Gerson dengan telaten menceritakan tempat-tempat di Labuan Bajo yang indah dan subur. Ia menceritakan setiap tempat seperti ia menceritakan tentang tubuhnya sendiri. Gerson dalam surat Amir kepada kekasihnya di ibu kota memprediksi, sebentar lagi, jika lapangan terbang sudah selesai dibuat oleh pemerintah, maka daerah ini (Labuan Bajo) akan menjadi daerah internasional, sebuah daerah yang dikunjungi semua orang dari seluruh penjuru dunia.

Prediksi sastrawan yang menulis cerpen Mutiara di Tengah Sawah itu mungkin ada benarnya. Dengan gamblang saat ini, ketika hobi travelling menjadi tren, Labuan Bajo menjadi destinasi primadona untuk berwisata. Saya bisa memakluminya, Indonesia bagian timur memang masih menunjukkan wajah alam yang sebenarnya karena belum dipoles pembangunan. Lantas orang dari kota besar beramai-ramai mengunjungi Indonesia timur untuk sekedar melihat matahari terbit dan tenggelam. Mungkin teman saya yang kritis akan mengatakan itu adalah fenomena paradoks globalisasi. Cerita tentang Indonesia bagian timur yang saya maksud di awal bukan untuk mengkritisi fenomena pariwisata itu, saya akan bercerita saja.

“Kakak atlet kempo e?” seseorang di belakang saya tiba-tiba menegur. Dalam rasa kaget saya masih sempat berpikir, entah bagaimana orang kurus kerempeng seperti saya ini dikira atlet kempo. Ketika saya menoleh, saya mengetahui ia adalah seorang lelaki muda petugas Bandara El Tari, Kupang. Tentu saya segera meluruskan, “Oh bukan, saya ke sini hendak KKN” “Oh tadi beta lihat yang bawa tas merah dengan tulisan Sorinji Kempo,” saya bilang itu teman saya. Obrolan kami berlanjut tentang di mana saya kuliah, saya KKN di mana, dan mengapa saya jauh-jauh ke Timor untuk KKN.

Saya menginjakkan kaki di Indonesia bagian timur karena KKN PPM UGM yang membawa saya. Tidak di Labuan Bajo seperti diceritakan Gerson Poyk tapi di Pulau Timor, tepatnya di Kabupaten Belu, Kecamatan Atambua Selatan, tempat ini pun termasuk perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.  Tidak ada alasan tegas mengapa saya memilih untuk KKN di tempat itu. Hal yang pasti saya hanya ingin tahu bagaimana kehidupan di luar Pulau Jawa—yang  selama ini menjadi pusat pembangunan Indonesia.

Tempat bernama Atambua sempat mencuat ketika film bertajuk Atambua 39 Derajat Celcius besutan Riri Riza diuncurkan pada 2012 silam. Film ini tidak menyita perhatian, karena memang film ini bukan tentang motivasi atau kisah cinta mengharukan. Film tersebut mengisahkan Ronaldo Bautista dan anaknya, Joao, mereka eksodus ketika kerusuhan yang merupakan akibat dari referendum Timor Timur pada 1999 pecah. Mereka memilih mengungsi ke Atambua. Joao selalu mendengarkan rekaman suara ibunya yang memintanya untuk pulang ke Timor Leste, sementara Ronaldo bersikukuh bahwa tanah airnya adalah Indonesia, bukan Timor Leste. Namun, pada akhirnya Ronaldo menyadari bahwa ia memang orang Timor Leste, dan hal itu tak dapat diubah oleh apapun.

Sejarah lepasnya Timor Timur dari NKRI memang tak dapat disangkal. Joseph Nevins, seorang berkebangsaan asing yang sudi menelusuri sebab-musabab terjadinya referendum Timor Timur dan pertumpahan darah yang mengikutinya. Buku berjudul Pembantaian Timor Timur (2008) menjadi wujud nyata hasil penelitian bertahun-tahunnya. Dalam bukunya itu Nevins menceritakan betapa kejam militer Indonesia memperlakukan warga sipil Timor Timur. Ia sampai heran bagaimana bisa negara yang sempat dijajah ratusan tahun seperti Indonesia dapat bertindak sekeji itu. Kemudian Nevins menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Timor Timur pada 1999 tak lepas dari andil masyarakat internasional. Keterlibatan pihak luar negeri ini sulit diurai menurut Nevins.

Salah satu pemandangan di Atambua

Sekalipun membuat penasaran, tentu saya tidak akan mendedah isi buku Joseph Nevins di sini. Tulisan ini bukan resensi buku tentang pengungkapan sejarah. Akan tetapi, apa yang dikatakan Nevins saya rasakan betul ketika saya tinggal di tempat yang paling banyak menerima pengungsi kerusuhan Timor Timur. Di Asuulun, tempat saya tinggal selama di Atambua, bahkan lebih banyak pengungsi Timor Timur daripada penduduk asli. Sayangnya, keadaan demikian malah bersifat patologis. Stigma negatif entah bagaimana menempel pada pengungsi Timor Timur.  Penduduk asli Atambua menganggap para eksodus Timor Timur sebagai orang yang tidak tahu diri. Maka dari itu sering pula terjadi perkelahian antara penduduk asli dan pengungsi Timtim yang tak jarang menghilangkan nyawa.

Memang kenapa pengungsi Timtim dianggap tidak tahu diri? Sulit diterka alasannya, namun jika diperhatikan, kebiasaan penduduk di sana yang suka mabuk-mabukan dan judi berpengaruh besar terhadap kerukunan antarwarga. Bagaimana tidak, anak-anak muda yang tidak lagi mampu melanjutkan sekolah dan tidak juga mempunyai pekerjaan akan menghabiskan waktunya untuk mabuk-mabukan. Jika sudah mabuk, berbagai perbuatan kriminal pun dilakukan, tak terkecuali berkelahi. Judi pun sudah seperti tradisi, dengan mudah di sepanjang jalan menuju Asuulun kita melihat mamak-mamak (sebutan untuk ibu-ibu) yang memangku anaknya bermain judi, tak ketinggalan bapak dan nenek-nenek, mereka semua berjudi bingo. Ternyata di pasar pun demikian, di los daging yang tak terpakai para lelaki akan bersila sambil menenteng kartu. Saya agak kaget dengan perjudian yang begitu terang-terangan itu.

Jika dikatakan para pengungsi Timtim tidak tahu diri, ah sulit juga dipastikan. Yang saya amati, mereka hidup terpisah dari lingkungan masyarakat asli. Kehidupan mereka pun sederhana saja. Walau pun memang ada yang mempunyai ethos kerja lebih tinggi dari penduduk asli dan mereka hidup lebih layak. Banyak di antara mereka yang masih merindukan kampung halamannya, Timor Leste, namun apa mau dikata, di Timor Leste pun tak jauh beda susahnya daripada di Indonesia. Katakanlah Pak Kalisto, seorang guru sekolah dasar Katolik. Sebelum refrendum ia seorang PNS di Timor Timur, namun ketika kekacauan pascareferendum terjadi, ia memilih untuk pindah ke Indonesia meninggalkan sebagian besar keluarganya. Di Indonesia ia kembali memulai usahanya untuk menjadi PNS. Ketika saya tanya lebih enak mana di Atambua atau Timor Leste, ia bilang sama saja.

Namun rupanya bagi para pencari kesempatan, keadaan Timor Leste sebagai negara yang masih tertatih-tatih merupakan tambang emas. Para penyelundup bensin dan cendana mendapatkan keuntungan berlipat ketika menjualnya ke Timor Leste dan tanpa cukai. Di Motaa’in, tempat pos perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste berada, para penyelundup dapat dengan leluasa menaikkan bensin dan cendana ke kapal barang. Perbuatan itu begitu telanjang dan tanpa tindakan tegas.

Tugu perbatasan Indonesia-Timor Leste

Selain tentang perjudian dan penyelundupan, perbincangan yang sering saya dengar di sana adalah tentang perbandingan keadaan atambua dengan Jawa. Rata-rata orang atambua mengakui kehebatan pembangunan di Jawa. Bahkan, anak-anak kecil di sana menggeneralisir kami dengan sebutan “jawa”. Mamak Hendik contohnya, katanya ia iri melihat orang Jawa yang begitu rajin dan dapat menggarap lahan yang begitu subur. Guru-guru di setiap sekolah dasar pun demikian, mereka meminta kemakluman kami karena anak-anak didiknya tidak sepintar anak-anak di Jawa.

Saya heran betul mengapa cara pikir lebih rendah daripada Jawa begitu menginstitusi? Apakah karena memang mereka tak merasakan pembangunan berarti selama ini? Tapi bukankah alam Atambua indah? Budaya mereka unik? Orang-oranya pun tak kalah cerdasnya? Masihkah relevan demarkasi antara Indonesia bagian barat dan timur? Pertanyaan-pertanyaan itu saya akan jawab pada catatan perjalanan saya bagian berikutnya. Bagian pertama ini hanya gambaran besar bagaiman keadaan Atambua. Semoga saja tulisan berikutnya cukup dinanti.

Corat-Coret setelah Debat Pertama

Oleh Eva Hudaeva

 Jika Jürgen Habermas menyaratkan adanya keiklasan dalam praxis manusia yang tak lain adalah komunikasi. Komunikasi yang ditujukan untuk mencapai masyarakat emansipatoris. Maka, ketulusan itulah menurut saya syarat yang paling sulit dipenuhi.

            Debat Capres-Cawapres menurut saya adalah cara yang cukup solutif untuk mengadakan komunikasi guna memecahkan segudang problem bangsa ini. Selain berkomunikasi, debat Capres-Cawapres menjadi alternatif membina rasionalitas masyarakat pemilih di tengah demokrasi Indonesia yang tentu saja tidak seperti negara polis. Demokrasi modern menuntut perwakilan dan sistem pemilihan wakil yang lebih efisien yang sekatang kita sebut voting.

            Tak terbayangkan, bila hanya ada voting tanpa ada pergulatan pendapat sebelumnya, tentu sulit dikatakan Indonesia menganut demokrasi. Pergulatan pendapat yang terjadi di debat Capres-Cawapres tentu memberikan masyarakat pertimbangan akan berbuat apa di bilik suara nanti. Namun, bukan sekedar visi misi yang saya cari dari pendapat satu pasangan dan pasangan yang lain di acara debat itu, tapi ya itu tadi: ketulusan.

            Sebelum menyimak debat Capres-Cawapres yang kedua, saya ingin memaparkan corat-coret saya ketika debat Capres-Cawapres berlangsung. Saya tak bermaksud untuk memberi masukan preferensi pasangan tertentu. Saya hanya mencoba menguji asumsi dan alur logika pendapat yang dikemukakan Capres –Cawapres dalam debat pertama itu. Mungkin analisis saya tak bernas, namun setidaknya pertanyaan: apakah saya menemukan ketulusan itu?, dapat terjawab.

Dua Term Prahara

 Tema debat yang menyoal demokrasi di Indonesia membuat pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prahara) bersikukuh menggaungkan dua term, demokrasi adalah alat dan kebocoran sumber daya alam Indonesia. Prabowo dalam jawaban awalnya menyatakan bahwa demokrasi adalah hal yang harus perbaiki, karena demokrasi adalah cita-cita terbesar ke-3 negara. Demokrasi adalah alat untuk dan cita-cita yang kuat. Pemerintahan yang bersih adalah tujuan. Kepastian hukum memberi jaminan kepada warganya untuk melestarikan demokrasi yang membawa kesejahteraan.

            Lalu calon wakilnya, Hatta Rajasa meneruskan dengan suara sengaunya, bahwa demokrasi bukan hanya alat tapi demokrasi juga sistem nilai kesejahteraan. Kepastian hukum menjamin setiap warga negara setara di hadapan hukum. Kepastian hukum menjamin warga dapat menyalurkan hak politik tanpa diskriminasi, termasuk hak politik. Dan, lembaga demokrasi harus berjalan sebaik sebuah demokrasi yang produktif.

            Lalu pertanyaan saya: Apa hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan? Demokrasi memang bukan tujuan pada dirinya sendiri, ada nilai-nilai yang lebih agung yang hendak dicapai demokrasi. Lalu apakah satu di antara nilai itu adalah kesejahteraan? Barangkali betul, namun pasangan ini luput dengan nilai lain, yaitu kebebasan manusia. Kebebasan dalam hal bergerak maupun berpikir kritis. Jika memang pasangan ini berpikir kepastian hukum dapat menjamin hak warga negara untuk mendapatkan hak-haknya, apakah kebebasan ini ada di dalam hak yang mereka maksud? Jika yang mereka maksud hanya ksejahteraan, itu hanya persoalan perut. Siapa pula yang akan berpikir kritis ketika perutnya sudah penuh?

            Saya jadi teringat perkataan Ayu Utami dalam Maya (2013). Ayu menceritakan kepada pembaca bahwa zaman Orde Baru menjejalkan beras dan bahan pangan lain sebanyak-banyaknya ke mulut masyarakat agar otak masyarakat tak akan berpikir tentang revolusi. Memang tak ada salahnya bicara tentang kesejahteraan masyarakat di negara berkemebang seprti Indonesia ini, namun jika sudah dikontekskan dengan demokrasi rasa-rasanya akan lain tendensinya. Demokrasi memang alat, saya pernah baca teori tentang itu, demokrasi memang ingin mencapai tujuan teretentu, tapi bukankah akan lebih baik jika teori ini dipahami secara kseluruhan?

             Perihal kebocoran sumber daya alam Indonesia, term ini banyak menuai reaksi. Pertama, guyonan, ada yang bilang jika Prabowo jadi presiden maka tukang tambal dan tukang cat akan laku. Kedua, ketakutan yang menghinggapi pendukung rival Prabowo, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, pernah suatu akun populer tapi misterius berlabel @TrioMacan2000_ merilis skema rumit yang menunjukkan bahwa Jokowi disokong oleh pihak asing dari Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. James Riady disebut-sebut sebagai cukong yang mendanai Jokowi agar bisa menjadikan presiden boneka. Berita itu makin santer, dan berulang kali dituliskan di laman jurnalisme warga besar Kompasiana. Jika demikan kabarnya, bukan tidak mungkin para pendukung Jokowi yang ketakutan Indonesia makin dijadikan lahan ekploitasi asing akan beralih mendukung Prabowo.

            Reaksi ketiga terhadap term “kebocoran sumber daya alam Indonesia” itu datang dari John Roosa, seorang pengamat politik Orba, dalam tulisannya berjudul Dua Tubuh Soekarno.Tulisan Roosa ini dipublikasikan jauh sebelum debat Capres-Cawapres pertama diadakan, yaitu 26 Mei 2014 kemudian dimuat kembali oleh kanal gerakan kritis, Indoprogress.com pada 10 Juni 2014. Roosa menunjukkan bahwa orasi-orasi yang diumbar Prabowo adalah suatu usaha peniruan Prabowo terhadap orator ulung dan kharismatik negeri ini, Soekarno. Isi orasi Prabowo tak beda dengan apa yang dikatakannya dengan “kebocoran sumber daya alam Indonesia”. Bagi Roosa, retorika anti-imprealis dan tuduhan kepada perusahaan asing yang membuat kebijakan neoliberal, adalah hal yang sulit didengar dari seorang kapitalis makmur seperti Prabowo.

            Selain reaksi pertama yang berupa guyon itu, reaksi terhadap “kebocoran sumber daya” Prabowo tentu  mengerikan. Baik yang dituduhkan kepada Jokowi yang katanya disokong kekuatan asing agar dapat dikendalikan, maupun Prabowo yang hanya beretorika tentang anti-imperealis, keduanya sulit diterima. Sayangnya, kedua isu itu perlu penelusuran fakta mendalam dan tentu saja disertai  ketulusan untuk melakukan penelusuran itu hanya untuk masyarakat. Sampai saat ini belum ada yang melakukannya. Jikapun ada, fakta dibengkokkan atau kurang mumpuni.

Jendral yang Marah-Marah

Prabowo sempat naik pitam ketika Jusuf Kalla menyentilnya dengan pertanyaan bagaimana program Prabowo dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dengan menghubung-hubungkannya dengan adagium yang dikatakan Prabowo bahwa tak ada pengikut yang jelek yang ada hanya pemimpin yang jelek, JK dengan nakal menanyakan hal yang sensitif bagi mantan Komandan Jenderal Kopassus itu. Prabowo tersinggung dan segera menuduh balik, bahwa JK memang sengaja menyeret dia pada obrolan tentang dirinya yang disebut-sebut sebagai otak di balik peristiwa pembunuhan dan penghilang paksa aktivis pada 1998.

            Bersungut-sungut Prabowo mengatakan bahwa ia adalah prajurit yang bertugas untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kata Prabowo dirinya adalah abdi negara, maka dari itu ia berusaha untuk melindungi hak asasi masyarakat dari kelompok-kelompok radikal. Kelompok radikal itu bagi Prabowo adalah ancaman. Tak berkurang emosinya Prabowo berdalih ia menjalankan tugas itu sebaik mungkin, dan atasan yang menilai kinerjanya.”Jadi tanyakanlah pada atasan saya waktu it,” kata Prabowo.

            Kejadian ini mirip-mirip seperti yang dikatakan Wiji Thukul dalam puisinya Para Jendral Marah-Marah, dalam bait pertamanya:

            Pagi ini kemarahannya disiarkan

            oleh televisi. Tapi aku tidur. Istriku yang menonton.

            Istriku kaget. Sebab seorang letnan jendral menyeret-nyeret namaku.

            Dengan tergopoh-gopoh selimutku ditarik-tariknya, Dengan mata masih lengket aku        bertanya: mengapa? Hanya beberapa patah kata keluar dari mulutnya: “Namamu di      televisi...” Kalimat itu terus dia ulang seperti otomatis. ...

Lihatlah Pak Wiji Thukul, (mantan) jenderal itu masih suka marah-marah, dan kau masih saja mendengarkannya dengan tertidur. Tidur yang panjang. Entah di mana rimbamu.

            Selain kemarahan Prabowo yang tak terbendung, hal yang menarik dari perseteruan pendapat antara JK dan Prabowo adalah asumsi Parbowo tentang HAM. Dari pernyataan Prabowo bahwa ia prajurit yang melindungi HAM masyarakat dari kelompok-kelopok radikal yang mengancam. Berarti, yang punya HAM hanya masyarakat (yang tak jelas kategorinya itu), sedangkan kelompok-kelompok radikal (yang juga manusia) tak mempunyai HAM. Padahal sebelum marah-marah Prabowo sempat mencoba untuk mendefinisikan apa itu HAM. Katanya, HAM yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Lalu, jika HAM masih diterangkan sebagai Hak Asasi Manusia, dan jika  sedikit banyak Prabowo terlibat dalam penghilangan paksa dan pembunuhan aktivis itu, maka Prabowo telah melanggar HAM atas nama HAM? Atau mungkin yang dimaksud Prabowo adalah Hak Asasi Masyarakat?

             Perdebatan antara JK dan Prabowo dalam hal HAM ini menjadi peristiwa paling menggemparkan setelah kedua pasangan itu turun panggung. Tim pemenangan Prabowo berkilah bahwa pertanyaan JK tentang HAM justru menjadi boomerang bagi kubu Jokowi-JK. Katanya, jika ditelusur, atasan Parbowo dulu tak lain adalah Wiranto yang sekarang bercokol di tenda koalisi Jokowi-JK. Ini pun menjadi sangat menarik, dalam surat pemberhentian Prabowo (yang beredar di media sosial) diterangkan dengan jelas mengapa ia diberhentikan, di antaranya melanggar wewenang komando, yaitu melaksanakan operasi yang melibatkan aktivis-aktivis yang seharusnya wewenang Pangab Wiranto. Begitu banyak pelanggaran tugas yang dilakukan Prabowo yang tercantum dalam surat yang seharusnya rahasia itu.

             Anehnya, bagaimana bisa seorang pelanggar tugas yang berlipat-lipat dan berulang seperti Prabowo diberhentikan secara hormat? Adakah yang salah dengan pertimbangan atasan-atasan Prabowo waktu itu? Rasa-rasanya masyarakat berhak mengetahui hal itu. Tak dapat dibenarkan apa yang dikatakan Prabowo baru-baru ini, bahwa soal ’98 tak usah dibicarakan lagi. Hey, perasaan ini belum selesai sudah disuruh move on?

            Soal HAM dan diskriminasi Jokowi beda asumsi dengan Prabowo. Soal keberagaman Jokowi tak mau membicarakannya lagi. “Keberagaman sudah final,” kata Jokowi. Pernyataan Jokowi mengindikasikan bahwa keberagaman memang kenyataan hidup manusia yang tak teringkari. Membicarakan tentang keberagaman hanya semakin mengukuhkan diskriminasi itu sendiri. Secara pribadi, saya memang agak terganggu dengan ide tentang multikulturalisme ini. Pertanyaan saya: Bukankah dengan terus-menerus membahas keberagaman berarti melanggengkan diskriminasi? Mungkinkah multikulturalisme mengandung paradoks? Lantas Jokowi menceritakan prestasinya dalam hal HAM dan diskriminasi, yaitu kasus Lurah Susan. Bagi Jokowi, semua orang berhak untuk menjadi pemimpin asal berkapabilitas, persoalan SARA tak relevan untuk jadi ukuran kapabilitas seorang untuk jadi pemimpin. Maka Jokowi tetap berani mengangkat Susan sebagai Lurah di sebuah daerah yang kata Jokowi agama masyarakat mayoritas berbeda dengan Susan.

            Penegasan bahwa keberagaman adalah hal yang mutlak juga dikemukakan Hatta Rajasa. Kalimat Hatta begini: keberagaman adalah anugrah Allah SWT. Pengungkapan “Allah SWT” yang tak lain adalah sebutan Tuhan bagi umat Islam telah merusak argumen Hatta. Bukankah anugrah itu diberikan kepada setiap manusia bukan sekedar umat Islam? Bukankah tak semua masyarakat Indonesia menganggap Allah SWT sebagai Tuhan-nya dan memberikan anugerah itu? Sekali lagi ini paradoks. Dapat kita kira-kira, dalam hal asumsi tentang HAM dan diskriminasi, Jokowi lebih terasa tulus ketimbang pasangan di seberangnya.

Kata Para Pekerja

Jokowi pasti sudah mempersiapkan dengan baik jawaban untuk pertanyaan apa itu demokrasi. Dengan tanggap ia mengatakan, demokrasi baginya adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Ia anggap demokrasi adalah berdialog dan bermusyawarah. Lebih teknis lagi Jokowi menerangkan programnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Di antaranya ialah sistem rekrutmen yang mengutamakan calon yang baik dan seleksi yang ketat. Lalu menciptakan e-Goverment Sistem atau birokrasi berbasis digital.

            Jerja nyata yang direncanakan Jokowi adalah perihal pemekaran wilayah. Baginya, pemekaran wilayah dapat saja dilakukan dengan syarat itu memang untuk kepentingan masyarakat. Syarat lain juga adalah kesanggupan wilayah untuk memenuhi kebutuhannya dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jika syarat itu tak terpenuhi, bagi Jokowi daerah itu layak untuk ditarik otonominya.

            Satu-satunya kerja nyata yang digadang-gadang Prabowo adalah agendanya untuk menaikkan gaji pegawai pemerintahan. Prabowo berasumsi bahwa korupsi adalah akibat dari kurang sejahteranya para birokrat. Dengan menaikkan gaji birokrat, maka otomatis korupsi berkurang. Argumen ini jelas mengundang pertanyaan: memang gaji puluhan juta disertai berbagai tunjangan dan bonus untuk para birokrat itu tak bisa membuat mereka hidup layak di zaman seperti ini? Bukankah faktor utama dari korupsi adalah kerakusan? Tak hanya pertanyaan itu, implikasi dari rencana Prabowo ini diungkapkan pendukung Jokowi, yaitu menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.

            Kerja yang akan dilakukan Jokowi memang lebih terdengar realistis. Apalagi disandingkan dengan orasi Prabowo yang selalu bersikap anti-imperealis. Diragukan Prabowo memahami skema kongkalingkong asing untuk mengeruk kekayaan Indonesia. Ketahuilah skema itu berskala multinasional, dan yang pasti, rumit.

            Memang Jokowi terkenal sebagai pemimpin “jaga toko”, ia akan masuk ke gang dan got-got untuk memeriksa ketertiban dan kenyamanan warganya. Hal ini yang menjadi sasran utama para pendukung Prabowo. Sesaat setelah debat Capres-Cawapres pertama Tantowi Yahya berkomentar, “Kita butuh pemimpin yang mempunyai grand design, bukan hanya kerja, kerja, dan kerja.” Jika Tantowo agak cermat memerhatikan, Jokowi sudah mengatakan apa grand designnya, yaitu pembangunan jangka panjang yang dalam bahasa Jokowi, dimasukkan kedalamnya hal bersifat ideologis. Kecenderungan serangan dari pendukung Prabowo tentang kerja nyata ini selanjutnya ialah soal sikap Jokowi yang menurut mereka terkesan menyepelekan persoalan. Bagi Jokowi segala persoalan yang penting adalah dikerjakan, persoalannya adalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau.

            Kedua kubu bakal presiden ini tanpa meletakkan emosionalistas dan fanatismenya mencoba mencari celah kelemahan dari rival idolanya. Bila saja fanatisme dan emosionalitas itu dikesampingkan sejenak, para pendukung itu mungkin akan merasa aneh jika punya grand design tanpa kerja, dan punya kerja tanpa grand design. Bukankah itu bahasa lain dari visi dan misi yang selalu ditanyakan kepada setiap calon pemimpin sekalipun itu calon ketua kelas?

Dan Akhirnya Keraguan

Banyak orang bilang first impression besar pengaruhnya. Barangkali itu benar, tapi saya tak hanya ingin mengagungngkan impresi (kesan) yang sifatnya empiris atau pengalama inderawi sahaja, tapi saya ingin juga memahami (conceive) yang lebih bersangkutan dengan rasionalitas. Saya mencoba memahami ketulusan itu berada di hati pasangan yang mana. Sekalipun saya tak tahu pasti, tapi dari asumsi argumennya saya mencoba menerka. Akhirnya yang saya dapat hanya keraguan. Saya ragu dengan ketulusan Prabowo ketika ia mengaku hati nuraninya bersih. Saya ragu kepada pasangan Jokowi-JK ketika JK mengatakan bahwa mereka tulus. Saya ragu, apakah masih bisa disebut ketulusan dan kebersihan hati nurani jika dikatakan?

             Dan akhirnya mari kita lihat debat Capres-Cwapres senjutnya yang akan diadakan nanti malam. Kabarnya Prabowo bersama tim suksesnya sudah melaksanakan simulasi debat. Mungkin mereka menyadari argumen Prabowo selalu memutar dan kerap silap menyetujui argumen lawannya. Ah mari kita saksikan saja debat itu.

            Bagitu dulu saja. Tabik. 

Aslinya Mana?

(Tulisan untuk memenuhi tugas pelatihan menulis yang diadakan BPMF Pijar, 1 April 2014)

Oleh Eva Hudaeva 

Di hari raya nyepi tahun ini kompleks pertokoan buku di Taman Pintar Yogyakarta tak ikut sepi. Tempat itu tetap ramai seolah tak mengenal libur. Di satu sudut di lantai dua tempat itu ada Iwan, penjaga Toko Buku 4 Saudara. Saya dan rekan saya, Maulana menghampirinya. Ia masih muda dan saat itu berambut basah seperti baru saja mandi.

            Iwan mendongak sejenak dari telefon genggam di tangannya dan “monggo mas, mbak,” katanya. Maulana langsung menebarkan pandang ke berbagai buku yang dipajang di toko Iwan, sedangkan saya tertegun melihat beberapa buku. Buku-buku itu gampang ditebak bukanlah buku asli. Semua judul buku Raditya Dika, Merry Ryana, Andrea Hirata, Tere Liye, dan yang yang hampir selalu ada adalah buku Pramoedya Ananta Toer. Satu buku saya angkat, “Berapa ini mas?” “Rumah Kaca itu dualima mbak.” “Aslinya berapa mas?,” Maulana menyela. “Kalau asli ya sembilan puluh ribuan mas.”

            Iwan mengaku bahwa ia mendapatkan buku-buku bajakan itu dari pemasok, namun ia tak menjelaskan siapa. Pembeli buku-buku itu pun dari beragam kalangan. Menurut keterangan Iwan, para pembeli yang tak bermaksud untuk benar-benar mengoleksi merasa lebih baik membeli buku bajakan yang murah-murah saja.

              Saya terkaget melihat satu buku yang saya idamkan namun tak pernah saya lihat sebelumnya: Menggelinding 1 karya Pramoedya Ananta Toer. Tentu Menggelinding 1 itu bajakan pula. Saya tak bermaksud membeli hingga, “Jilid duanya ada mas?” “Oh belum ada mbak,” tandas Iwan.

            Sebelum mengunjungi toko Iwan kami sebenarnya sudah lebih dulu menyambangi markas baru Indonesia Boekoe (Iboekoe). Setelah tersesat kami sampai juga di rumah bertingkat dua dengan halaman lapang di Sewon, Batul, selatan Yogya. Di beranda rumah berkapur abu-abu itu orang yang saya tuju, Faiz Fashaul, sedang memperbaiki palu yang terlepas dari pegangannya. Sambil menunggu Faiz selesai dengan palunya, kami melihat-lihat isi rumah yang masih berantakan dan berdebu itu. Di antara barang-barang yang tak teratur ada potret Mas Tirto Adhi Suryo teronggok belum terpasang.

            Tak lama kemudain Faiz mengajak kami menuju lantai dua, dan kami mengobrol di balkon yang menyajikan pemandangan sawah menguning. Faiz sudah tahu maksud kedatangan kami, maka tak ragu ia memulai: “Soal penyalinan buku, saya pribadi melilihatnya dari azas kemanfaatan.” Bagi Faiz, memfotokopi buku jika memang dimanfaatkan untuk kepentingan akademis, masih bisa ditolerir. Usaha memperbanyak buku untuk kepentingan akademik di Yogya memang banyak. Satu di antaranya  Corsa Photo Copy di Petung, Papringan. Jasa fotokopi ini menyediakan daftar buku yang mereka punyai masternya dan siap difotokopi.

            Namun, sebagai kerani Iboekoe, Faiz meneyebutkan dua hal yang harus diingat jika akan menyalin buku. Pertama, diperhatikan apakah buku masih banyak di pasaran atau atau tidak. Kedua, periksa usia buku dan keadaan fisik buku. Jika buku yang sudah sangat tua, ketika difotokopi akan rusak dan tak bisa lagi dijilid. Faiz tak menyangkal bahwa penjualan buku bajakan sudah menjadi barang lumrah. “Realitasnya banyak orang memfotokopi buku untuk tujuan komersial, dan itu memang patut disayangkan,” kata Faiz.

             Hal tersebut kami buktikan setelah beranjak dari kandang Ibokoe. Kami bertandang ke trotoar Jalan H. Kahar Muzakir, Terban, yang memang dikuasai pedagang buku dengan gaya kaki lima. Toko Buku Fajar, kami bertengger di situ. “Buku-buku Pramodya,” seorang lelaki setengah baya menawarkan sambil menunjuk tumpukan buku yang tinggi.

            Saya sampai menerka-nerka bahwa buku-buku Parmoedya Ananta Toer adalah buku yang paling banyak dibajak. Setelah lepas dari vandalisme Orde Baru rupanya Pram masuk ke era baru bernama pembajakan. Pram terhadap pembajakan sama berangnya dengan pembakaran bukunya oleh Orba. Pembajakan itulah awal kerenggangan antara ia dan karibnya, Jusuf Ishak. Pembajakan itu pula asal-muasal runtuhnya Hasta Mitra dan benih-benih lahirnya Lentera Dipantara.

            Di toko lelaki setengah baya yang kemudian saya ketahui namanya adalah Paridi itu, saya melihat hampir semua buku yang ia jual adalah buku bajakan. Terlihat buku-buku itu berkertas buram dan berkulit muka tak cerah, buku Menggelinding 1 juga nongkrong di situ. “Buku-buku Pramoedya memang banyak yang cari, itu buku memang sepanjang masa,” kata Paridi.

            Paridi menerangkan proses memperoleh buku itu, biasanya ia memberikan master buku asli kepada seseorang yang memang berprofesi memperbanyak buku secara tak resmi. “Seperti buku Menggelinding itu, saya pinjam dari mahasiswa UIN Yogya, setelah difotokopi saya kembalikan,” jelas Paridi. Kadang-kadang Paridi dikirimi pesan singkat oleh orang itu jika ada cetakan buku baru.

            Maulana tiba-tiba mengeluh buku Gadis Pantai karya Pramodya Ananta Toer miliknya yang dibeli beberapa waktu lalu di toko milik Paridi ternyata tak lengkap halamannya. Maulana mafhum karena memang buku itu pun bajakan. Di luar dugaan, Paridi ternyata memperbolehkan buku itu ditukarkan. “Tapi sudah lama,” Maulana berkomentar. “Tidak apa-apa,” bela Paridi.

              Maulana dan Paridi jadi mengobrol lebih santai yang diawali dengan pertanyaan klasik: aslinya mana? “Solo,” jawab Maulana. “Oh malah yang memasok buku-buku ini dari Solo lho mas, tapi lebih banyak dipasarkan di Yogya,” kata lelaki asal Purwerejo itu. Ingin saya menyela di tengah obrolan mereka dengan pertanyaan klasik pula: aslinya mana? Tapi saya sembari menunjuk buku dagangan Paridi.

            Soal pembajakan buku demikian itu, selain menyayangkan ternyata Faiz juga punya cara pandang lain. Menurutnya, monopoli perdaganga buku oleh penerbit-penerbit dan toko-toko buku besar adalah satu di antara penyebab maraknya pembajakan buku. Beberapa orang jadi memebajak buku hanya untuk bertahan hidup. “Lagi pula yang dibajak sudah kaya kok, ya gak apa-apa dibajak aja,” tutur Faiz.

            Selain monopoli perdagangan buku, faktor lain yang tak kalah besar pengaruhnya terhadap pembajakan buku adalah tidak adanya regulasi yang jelas tentang perbukuan. “Dari dulu undang-undang tentang perbukuan oleh Komisi X DPR RI digodok terus gak mateng-mateng,” Faiz menambahkan.

            Lagi pula, menurut Faiz, di negara berkembang begini untuk membeli buku asli terasa mahal sekali. “Pada akhirnya isi undang-undang hak cipta yang tercetak di setiap buku menjadi formalitas semata,” begitu kalimat Faiz yang mengakhiri obrolan kami yang sering diselingi gemerisik angin menabrak pohon bambu Cina. 

Perbuatan Dua Dasima pada Perempuan

Oleh Eva Hudaeva

“ Kau melahirkan bayi perempuan?”

“Sahaya bendoro”

“Jadi hanya perempuan?”

“ Sahaya bendoro”

Dengan singkat Pramoedya Ananta Toer menggambarkan berapa harga perempuan dalam dialog di atas. Gadis Pantai (2011) yang memuat dialog itu memang serangan paling tajam terhadap feodalisme dan patriarki dalam budaya Jawa. Betapa perempuan tak punya posisi selain abdi suami sekaligus tuannya. Dalam Kuartet Buru pun tak beda kerasnya Pram membela perempuan. Nyai Ontosoroh menjadi cerminan pembelaan Pram itu. Nyai Ontosoroh yang dijadikan alat tukar antarkekuasaan itu malah menjadi wanita tangguh.

           Tak hanya Nyai Ontosoroh yang dari budaya Jawa, ada nyai-nyai lain yang mengalami nasib tak juah buruknya. Satu di antaranya yaitu Nyai Dasima, seorang perempuan menawan yang berasal dari Kuripan, Bogor dan menjadi nyai dari Edward Williams (Tuan W). Oleh Tuan W Nyai Dasima dibawa ke Pejambon. Di Jakarta itulah tragedi terjadi dalam kehidupan Nyai Dasima. Beberapa waktu setelah pindah ke Pejambon Nyai Dasima ditemukan tanpa nyawa dan bersimbah darah di Kali Ciliwung.

            Cerita Nyai Dasima yang tragis begitu masyhur dan menjadi legenda, biarpun tak jelas legenda itu benar adanya atau tidak. Masup Jakarta, bagian dari Penerbit Komunitas Bambu pada 2013 silam untuk kedua kalinya menghidangkan satu buku Nyai Dasima yang di dalamnya ada dua rasa. Nyai Dasima rasa Betawi buatan S. M. Ardan dan rasa Belanda buatan G. Francis.

             Kedua cerita Nyai Dasima tersebut memiliki perbedaan signifikan yang menarik: S. M. Ardan menyajikannya dalam bentuk drama berbahasa Betawi, sehingga pembacanya dapat membayangkan suatu setting panggung yang terdiri atas rumah sederhana dengan bale di depannya. Sementara G. Francis membuatnnya dengan gaya cerita dan tetap dipertahankan ejaan lamanya. Perbedaan dari sisi ceritalah yang menarik diperbandingkan dari dua cerita Nyai Dasima itu.

            Dalam drama Nyai Dasima yang dibuat S. M. Ardan, Samiun seorang lelaki Betawi yang berniat menjadikan Nyai Dasima istri kedua bersikap baik kepada Dasima. Samiun ingin memperistri Dasima karena ingin punya anak, lantaran istrinya, Hayati gila judi ceki. Maka dari itu, Samiun minta bantuan Wak Lihun pamannya yang getol ibadah untuk mengguna-guna Dasima, tetapi Wak Lihun menolak.

            Kebetulan Dasima mampir ke rumah Mak Buyung bujangnya, yang terletak di sebrang rumah Samiun. Samiun jadi punya kesempatan untuk mendekatkan diri pada Dasima. Terlebih Mak Buyung pun mengompori Dasima untuk mengagumi Samiun. Maka pergilah Dasima dari rumah Tuan W dengan harta yang diberi tuannya dan Dasima menjadi istri kedua Samiun. Dasima diperlakukan buruk oleh Hayati. Hingga suatu ketika Dasima diajak Samiun pergi ke kampung sebelah untuk mendengar dongeng Amir Hamzah agar Dasima terhibur. Rupa-rupanya di perjalanan Puasa, jawara kampung Kwitang sudah mencegat mereka berdua sembari tangannya menggenggam golok. Golok Puasa itulah yang menghabisi Nyai Dasima seperti yang disuruh Tuan W.

            S. M. Ardan dengan gamblang menentang stereotip buruk terhadap orang Betawi yang telah ditempelkan sebelumnya oleh G. Francis dalam Tjerita Njai Dasima. G. Francis menjadikan agama Islam yang dianut masyarakat Betawi sebagai justifikasi perbuatan jahat masyarakat Betawi. Agama inilah yang menjadikan cerita Nyai Dasima karya S. M. Ardan dan G. Francis bertolak belakang. Dalam nyai Dasima ala  G. Francis justru Tuan W sangat baik hatinya dan Samiun adalah lelaki licik, bahkan Samiun yang bersekongkol dengan Puasa untuk mengakhiri hidup Dasima. Dasima pun oleh G. Francis digambarkan sebagai wanita tak tahu diri dan tidak mau tahu soal anak yang diperolehnya dari Tuan W. Bukan hanya Samiun yang diberi sifat jahat oleh G. Francis, Wak Lihun, Mak Buyung, Hayati, pun Ibu dari Samiun semuanya bertabiat serakah dan penuh intrik untuk menjebak Dasima.

            Dari sisi cerita memang kentara betul apa yang mereka bela. Namun, masih bicara soal sisi cerita tanpa tendensi pembelaan, cerita Nyai Dasima karya G. Francis lebih mantap dalam penjalinan ceritanya. Bagaimana Mak Buyung karena merasa dilimpahi tugas agama maka ia sudi dimintai tolong oleh Samiun dan Wak Lihun untuk melancarkan provokasi dan guna-guna terhadap Dasima. Sedangkan dalam versi S. M. Ardan, Mak Buyung menjadi tidak punya alasan untuk mendorong Dasima menjadi istri Samiun, dan cerita itu pun tak terjalin dengan lengkap. Walaupun memang tak bisa diabaikan bahwa S. M. Ardan membuat naskah drama, bukan cerita layangnya yang dibuat G. Francis. Namun, bukankah cerita dalam bentuk apapun sebaiknya utuh?

            Kembali lagi pada persoalan tendensi dibuatnya dua cerita Nyai Dasima tersebut. G. Francis tak tanggung-tanggung mencap buruk sifat orang Betawi, S. M. Ardan pun begitu kuat membuktikan bahwa orang Betawi tak seperti yang digambarkan G. Fnarncis. Bahkan S. M. Ardan menambahkan satu tokoh baru dalam cerita Nyai Dasima yaitu Duloh. Duloh inilah yang pada akhir cerita buatan S. M. Ardan akan mengeluh kasian pada Samin dan Dasima.

            Namun, S. M. Ardan maupun G. Francis tak menyadari bahwa mereka sama-sama menyubordinasi semua orang yang berjenis perempuan. Lihat saja G. Francis menjadikan cerita seorang nyai sebagai alat menumbangkan citra bangsa lain. Terlebih dalam subtansi ceritanya, G. Francis mejadikan perempuan (pribumi) sebagai makhluk yang hanya mau harta kekayaan. S. M. Ardan pun demikian dalam menggunakan perempuan sebagai dalih pembela bangsanya, namun nasib perempuan dalam ceritanya tak mengalami perbaikan. Lihat saja bagaimana S. M. Ardan meletakkan Hayati pada akhir cerita dalam keadaan menyesal, karena selama ini ia gila main ceki dan menjadikan suaminya ingin kawin lagi. Betapa S. M. Ardan pada akhirnya melimpahkan beban kesalahan lelaki pada perempuan jua.

            Di balik penelisikan akan subtansi cerita dua versi cerita Nyai Dasima itu, ada suatu apresiasi karena Komunitas Bambu menyandingkan dua cerita itu dalam satu buku. Setalah menutup lembar terakhir buku itu, kita akan menyadari betapa per-nyaian besar andilnya dalam kesejarahan Indonesia. Selain itu, buku Nyai Dasima ini menjadi suatu komitmen penerbit untuk memaparkan perjalanan sejarah Jakarta, walaupun dalam Nyai Dasima masih banyak tugas proof reader yang belum tuntas. Namun, buku Nyai Dasima dapat menjadi media alternatif belajar sejarah Indonesia di tengah maraknya indonesianis yang justru banyak menulis tentang sejarah Indonesia.   

Imlek di Solo

Oleh Eva Hudaeva

Gong xi gong xi gong xi gong xi fat cay. Begitu ucapan selamat hari imlek yang hampir semua orang tahu. Imlek tahun ini berbarengan dengan musim politik, jadi ucapan demikian banyak terpajang dalam alat kamapnye calon legislatif. Ucapan itu diterima semua orang mengerti atau tidak artinya, yang pasti mereka tahu itu ucapan selamat hari imlek.

            Sehari sebelum hari imlek, Agustinus Wibowo bercuit dalam akun twitternya mengucapkan selamat hari imlek. Namun, cara lelaki petualang itu mengucapkan selamat agak lain. Katanya, gongxi tapi tak perlu facay yang artinya kaya raya. Bagi Agustinus yang terpenting adalah shenti jiankang yaitu sehat walafiat.

            Melihat cuitan Agustinus Wibowo yang lama tinggal di Cina itu tak membuatku pusing-pusing memikirkan arti dari ucapan itu. Aku hanya suka menyanyikan ucapan imlek itu dengan nada yang menurutku kocak dan polos. Selain itu, hari imlek yang mulai menjadi libur nasional semenjak Abdurahman Wahid jadi presiden Indonesia itu tak berarti apa-apa buatku. Toh aku memang sedang libur kuliah, libur panjang. Sampai aku memutuskan untuk pergi ke Solo pada hari imlek tahun ini.

            Sebelumnya aku melihat pemberitaan tentang perayaan imlek di Kota Solo yang meriah. Terlihat olehku foto gapura yang dihias serba merah dan terang benderang. “Ini di mana?” tanyaku pada seorang teman yang berangkat ke Solo denganku sambil menyodorkan telefon genggamku yang sudah terpampang di dalamnya potret gapura merah terang gemilang itu. “Oh itu di Pasar Gede” jawab temanku. “Di sini katanya imlek dirayakan meriah,” kataku sambil mengambil kembali telefon gengamku. “Memang di sana salah satu pusat pecinan, kalau di sini ya Malioboro itu,” temanku menerangkan.

            Berangkatlah kami ke Solo. Tak ada yang istimewa sepajang perjalanan kami menggunakan sepeda motor. “Di sepanjang jalan ini banyak dipasangi pesugihan Va,” celetuk temanku ketika kami berada di sepanjang jalan Delanggu, Klaten. Aku yang dalam boncengannya agak kaget, “Oh ya? Banyak yang kecelakaan di sini?” tanyaku. “Banyak buanget, banyak yang mati di sini,” terang temanku dengan aksen Jawa yang kental.

            Hanya soal pesugihan itu pembicaraan yang berkesan. Tiba di Solo kami disambut hujan, namun kami tetap melanjutkan perjalanan sembari temanku bercerita tentang tempat minum susu murni yang terkenal di Solo bernama Shi Jack. Akhirnya tibalah kami di rumah temanku itu ketika sudah hampir magrib dengan pakaian agak basah.

            Setelah makan malam di angringan bergaya kafe yang asyik untuk kongko, kami memutuskan untuk mengitari Kota Solo. Kata temanku, semalam bisa mengitari Solo, Solo itu kecil saja. Tentu yang pertama kami datangi adalah Pasar Gede. Tak kusangka gapura Pasar Gede yang sengaja dibuat untuk merayakan hari imlek tahun ini lebih mengagumkan ketimbang hasil jepretan jurnalis daring yang aku lihat. Melewati gapura itu seperti memasuki cahaya merah megah.

            Eh, tapi sebelum sampai di gapura merah gemilang itu sepenjang jalan menuju Pasar Gede ada lampion yang bentuknya menggemaskan. Semua binatang yang melambangkan shio dalam penanggalan Cina dibuat buntet dan lucu. Ayam, ular, monyet, kuda, dan lainnya dibuat seperti karakter Jepang yang bentuknya chibi. Lampion shio lucu itu pun dibungkus dengan kertas warna warni yang membuatku ingin menyentuhnya. Tapi aku agak keanehan ketika aku sadar bahwa lampion shio lucu itu berdiri di atas alas yang terpampang nama-nama bank. Satu lampion satu nama bank.

            Ternyata di gapura merah gemilang pun terpajang nama bank plat merah ketika aku menoleh ke belakang setelah melewati gapura itu. Ternyata lagi, sudah tidak ada acara apa-apa malam itu di Pasar Gede. Jadi, kami datang menemui sisa-sisa perayaan imlek yang katanya meriah itu. Akan tetapi malam itu masih ramai orang-orang datang ke Pasar Gede. Tak ada yang bisa disaksikan, maka mereka hanya berfoto-foto. Kami lebih jauh lagi memasuki Pasar Gede, dan memang sepi. Hanya lampion bulat merah yang masih tergantung di gedung pasar tradisional yang menurutku sama saja dengan pasar tradisional lain: kumuh, kotor, dan becek. Walaupun dihiasi lampion merah, namun kekumuhan itu tak lenyap.

            Di sudut lain di Pasar Gede aku menemukan dua pemulung yang sedang mengorek-ngorek tempat sampah dengan penerangan dari senter yang terikat di kepalanya. Kejadian itu terpapar begitu saja di hadapanku, dan kami melanjutkan perjalanan mengililingi Kota Solo. Tak tentu arah aku dibawa temanku. Aku jadi teringat buku Pesona Solo yang ditulis istri Chairul Tanjung si anak singkong. Aku belum membaca buku itu, namun aku sempat mebayang-bayangkan apa yang ditulis wanita itu tentang kota kelahirannya.

            Aku kira ia menulis tentang Solo sebagai kiblat budaya masyarakat Jawa selain Yogyakarta. Solo yang masyarakatnya ramah dan lemah lembut, Solo yang budayanya kejawaannya terjaga, Solo yang makanannya nikmat, dan Solo dengan berbagai hal yang mengagumkan lainnya. Namanya juga perkiraan. Agar tak lagi mengira-ngira aku diajak berkeliling Solo lagi. Dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Museum dan Monumen Pers Indonesia, sampai Stadion Manahan. “Apa lagi ini? hotel lagi?” seru temanku ketika menemukan kota kelahirannya sudah penuh dengan bangunan yang mencirikan gaya hidup urban.

            Jalan-jalan malam itu memberikanku oleh-oleh yang aku bawa ke Jogja. Bukan makanan khas Solo ataupun batik, yang aku bawa hanya keinginan untuk menuliskan apa yang aku lihat. Tak disangka-sangka aku kembali menemukan buku yang menjurus pada apa yang akan aku tulis tentang Solo dan perayaan hari imlek. Buku itu berjudul Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa yang ditulis Leo Suryadinata. Aku baca-baca selintas dan aku menemukan bahwa menyebut “cina” kepada orang Cina adalah suatu perbuatan kasar, maka untuk penggantinya disebutlah orang Tionghoa.

            Aneh betul pikirku, kata “cina” biasa saja padahal tapi jadi punya punya nilai sendiri dan mengizinkan selera berkuasa atasnya. Aku jadi teringat pada perkataan temanku bahwa dulu di beberapa tempat di Solo rumah-rumah etnis Tionghoa bertuliskan “Kami pribumi.” Orang Indonesia yang mencoba sedikit mencari tahu sejarah bangsanya melebihi apa yang dikatakan buku paket sekolah mungkin insaf akan maksud kalimat itu. Kalimat yang dianggap mampu menyelamatkan orang Tionghoa dari terkaman orang-orang yang menganggap dirinya mengemban tugas revolusi. Bagi mereka orang Tionghoa yang tak mengaku pribumi tentu akan menerima derita tak terperi. Mereka dibunuh, dibakar, dijarah harta bendanya, diperkosa, dan Sungai Bengawan Solo tersepuh merah oleh darah.

            Kini Solo masih merah, tapi bukan oleh darah etnis Tionghoa melainkan perayaan imlek yang meriah. Cina pun masih merah dengan bendera dan ideologinya, namun mereka sudah jadi raksasa merah yang menyebarkan produk-produknya ke berbagai negara. Imlek yang meriah di Solo pun tak akan tercipta tanpa produk dari bank-bank yang diduduki lampion shio yang mengiringi doa mereka setiap awal tahun untuk menjadi fa cay. 

Manisnya Wisata di Bali

Oleh Eva Hudaeva

Seorang lelaki asing berkulit merah dan berambut gondrong sedang memohon-mohon maaf kepada seorang ibu pribumi. Bukan karena si lelaki kulit merah itu berbuat kurang ajar pada si ibu. Melainkan ia serba salah harus bersikap bagaimana, ia tak bisa membeli lagi gelang-gelang yang si ibu jual, tapi si ibu terus saja menawarkannya. Ternyata lelaki itu bukan satu-satunya orang asing yang sedang di rayu pedagang-pedagang cendramata di Pantai Kuta sore itu. Masih ada beberapa teman si bule itu yang sedang, entah membeli atau dimintai uang, oleh pedagang gelang yang lain.

            Lihat di belakang lelaki asing gondrong itu, ada lelaki asing berparas tampan berkali-kali memberikan uang pada seorang ibu penjual gelang yang lain. Awalnya ia memberikan selembar uang biru, tapi si ibu masih menengadah dan lelaki asing yang tampan itu memberikan uang yang warnanya campur-campur, entah berapa jumlahnya. Pikirku, mahal benar harga gelang-gelang itu, yang aku lihat si bule tampan hanya mengambili beberapa gelang, tapi ia memberikan uang sebanyak itu. Eh, ibu itu masih saja menengadah, si lelaki asing tak menghiraukannya lantas ia berlalu. Melihat kejadian itu, rasanya aku ingin mengakui bahwa aku orang Vietnam atau Malaysia saja.

            Menginjakkan kaki di pasir Pantai Kuta yang terkenal keindahannya ke seantero dunia tak membuatku bahagia. Bagaimana bisa orang asli Bali menengadahkan tangan pada orang asing yang datang untuk menikmati keindahan alamnya? Bagaimana bisa mereka tak kecipratan kemakmuran dari industri pariwisata di tempat tinggalnya sendiri?

            Pertanyaan-pertanyaan tersebut menghalangiku untuk menuliskan ini. Aku berharap memperoleh sedikit jawaban atas pertanyaan, yang menurutku, cukup menggelisahkan. Sampai baru-baru ini aku meminjam buku berjudul Menggugat Bali (1986) dari perpustakaan kampus. Begitu kuat hasratku untuk menarik buku itu dari rak, walau tak aku baca sama sekali ulasan singkat di belakangnya. Bukan hanya karena aku punya proyek untuk menuliskan beberapa catatan tentang Bali, tapi juga buku itu ditulis Putu Setia. Ya, Putu Setia, pendeta Bali yang dulunya wartawan. Aku kagum betul pada lelaki yang sekarang dikenal juga dengan nama Mpu Jayaprema itu. Aku kagum akan keterampilannya menulis dengan gaya satire namun tetap bijak.

            Dalam bukunya yang aku sebutkan itu Putu Setia membeberkan catatan perjalanannya di tanah kelahirannya sendiri setelah bertahun-tahun mengembara di Jakarta. Putu Setia pulang hanya dengan maksud menengok pulau Dewata yang sudah sangat terkenal waktu itu. Kepulangannya didorong oleh kelakuan seorang temannya yang membacakan puisi WS Rendra yang berjudul Sajak Pulau Bali di kantor tempat Putu Setia dan temannya itu bekerja. Dalam puisi itu Rendra gelisah dengan Bali yang sudah tercemar karena pariwisata. Teman Putu Setia mengejek, walau sebenarnya ia hanya beberapa hari berkunjung ke Bali. Putu Setia senyum-senyum saja, singkat cerita ia bertekad melakukan perjalanan ke Bali, melihat kembali apa-apa yang sudah terjadi selama “gadis elok” bernama Bali itu ia tinggalkan.

            Catatan-catatan perjalanan Putu Setia menjawab sebagian besar pertanyaanku tadi. Ide di pembuka buku itu yang aku ingat betul ialah, bahwa Bali tidak siap menerima hujan dolar yang datang begitu lebat. Kekaguman akan keindahan budaya dan alam Bali bukan dimanfaatkan penduduk Bali, malah oleh pengusaha industri pariwisata yang tak lain berasal dari Jakarta. Hotel-hotel dan pengelolaan tempat pariwisata dilakukan oleh orang-orang yang bukan penduduk Bali. Itukah yang menjadikan ibu-ibu penjual gelang hanya bisa “mengerjai” bule yang tidak tahu harga gelang?

            Bisa jadi begitu. Mereka, para penjajak gelang, terpinggirkan karena tidak mempunyai pengetahuan memadai tentang pariwisata. Mereka hanya tahu banyak orang datang ke Bali dan mereka bisa memanfaatkan itu dengan menajajakkan buah tangan khas Bali. Anehnya, memanfaatkan kedatangan wisatawan itu malah menjadikan pedangang-pedagang gelang tadi merelakan diri menengadah demi rupiah hasil penukaran dengan dolar.

            Sementara ada orang (asli Bali atau bukan) yang memanfaatkan kedatangan wisatawan itu dengan mendirikan hotel berbintang dan kafe-kafe untuk nongkrong para turis. Kafe-kafe yang menurutku tak asing di negara asal mereka. Untuk apa mereka datang jauh-jauh ke Bali kalau kafe dan hotel dengan merek dagang itu juga yang mereka temui? Bukankah mereka penasaran dengan keunikan Bali yang tak mungkin mereka temui di tempat lain? Putu Setia tak banyak membahas hal ini dalam bukunya, ia lebih berfokus pada budaya Bali yang tak terasa lagi kekidmatannya karena desakan pariwisata.

            Tak ada seorangpun menyangkal Bali adalah pulau dengan budaya Hindu yang kuat dan budaya itu terwujud dalam upacara-upacara dan kesenian yang tak kalah mengagumkan. Kebudayaan Bali yang agung itu ternyata tak luput dari sentuhan makhluk bernama industri pariwisata. Putu Setia menyadari, bahwa budaya dan kesenian Bali banyak yang sudah terasa campah atau hambar. Tari-tarian sakral bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai keinginan wisatawan. Rumah-rumah di pinggir jalan sengaja dirancang dengan ukiran-ukiran khas Bali untuk menarik wisatawan. Upacara-upacara keagamaan menjadi objek pariwisata pula, yang tak jarang terjadi salah kaprah wisatawan terhadap upacara-upacara itu. Putu Setia mencoba meluruskan kesalahkaprahan itu.

            Sayang sekali, aku belum terlalu puas dengan jawaban Putu Setia. Aku pun belum bisa menyimpulkan apa kekurangan itu. Mungkinkah aku harus datang kembali ke Bali dan mencari buku Putu Setia seri kedua yang berjudul Mendebat Bali? Atau aku ke Bali untuk mengunjungi tempat-tempat yang tak terlalu terkenal sebagai tempat pariwisata?

            Ah, Waktu itu aku belum berpikir demikian. Waktu itu aku hanya memutuskan untuk beranjak dari pasir Pantai Kuta, dan tak disangka-sangka dua gadis berkulit merah berlarian dan buah dada mereka terayun-ayun. Aku sudah berdiri dan melihat mereka menghampiri seorang lelaki pribumi setengah baya yang menawarkan sebuah patung kecil dari kayu. “Seventy thousand,” kata lelaki penjual patung itu. “Thirsty,” teriak kedua gadis bule itu dengan riang, dan payu dara mereka masih melonjak-lonjak. “Oh no, seventy,” timbal lelaki penjual patung. “Thirsty,” kali ini dua gadis bule itu pergi masih dengan riang menuju beberapa kaleng minuman bersoda. “Ah,” keluhku dalam hati sambil berlalu.

            Perjalanan pulang dari Bali yang amat lama memberikanku kesempatan untuk berpikir tentang apa yang terjadi di Pantai Kuta itu. Di pagi-pagi buta aku mengintip lewat jendela bis, dan keduakalinya aku melihat museum gula Gondang Winangoen di Klaten. Dalam perjalanan menuju Bali beberapa hari sebelumnya aku langsung teringat pada Nyai Ontosoroh ketika melihat pabrik gula itu. Nyai Ontosoroh, gundik gubermen pabrik gula bernama Hermann Mallema dalam tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer. Aku membayangkan betapa warga Klaten diperbudak dengan pabrik gula pimpinan kolonial waktu itu. Beberapa orang memanfaatkan dengan menghamba pada gubermen, contohnya ayah Nyai Ontosoroh yang menyerahkan gadisnya agar ia dapat jabatan prestisius di pabrik gula.

            Untuk kedua kalinya aku melihat museum pabrik gula itu yang mampir di pikranku bukan sekedar kemalangan Nyai Ontosoroh. Namun, gula yang dulu menjadi representasi modal dan setiap orang menyerahkan diri pada kekuatan gula. Kini, manisnya modal bukan sekedar dirasa dari gula, namun manisnya punya rupa lain-lain, satu di antaranya disebut industri pariwisata.

Yogyakarta, Januari 2014