Corat-Coret setelah Debat Pertama

Oleh Eva Hudaeva

 Jika Jürgen Habermas menyaratkan adanya keiklasan dalam praxis manusia yang tak lain adalah komunikasi. Komunikasi yang ditujukan untuk mencapai masyarakat emansipatoris. Maka, ketulusan itulah menurut saya syarat yang paling sulit dipenuhi.

            Debat Capres-Cawapres menurut saya adalah cara yang cukup solutif untuk mengadakan komunikasi guna memecahkan segudang problem bangsa ini. Selain berkomunikasi, debat Capres-Cawapres menjadi alternatif membina rasionalitas masyarakat pemilih di tengah demokrasi Indonesia yang tentu saja tidak seperti negara polis. Demokrasi modern menuntut perwakilan dan sistem pemilihan wakil yang lebih efisien yang sekatang kita sebut voting.

            Tak terbayangkan, bila hanya ada voting tanpa ada pergulatan pendapat sebelumnya, tentu sulit dikatakan Indonesia menganut demokrasi. Pergulatan pendapat yang terjadi di debat Capres-Cawapres tentu memberikan masyarakat pertimbangan akan berbuat apa di bilik suara nanti. Namun, bukan sekedar visi misi yang saya cari dari pendapat satu pasangan dan pasangan yang lain di acara debat itu, tapi ya itu tadi: ketulusan.

            Sebelum menyimak debat Capres-Cawapres yang kedua, saya ingin memaparkan corat-coret saya ketika debat Capres-Cawapres berlangsung. Saya tak bermaksud untuk memberi masukan preferensi pasangan tertentu. Saya hanya mencoba menguji asumsi dan alur logika pendapat yang dikemukakan Capres –Cawapres dalam debat pertama itu. Mungkin analisis saya tak bernas, namun setidaknya pertanyaan: apakah saya menemukan ketulusan itu?, dapat terjawab.

Dua Term Prahara

 Tema debat yang menyoal demokrasi di Indonesia membuat pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prahara) bersikukuh menggaungkan dua term, demokrasi adalah alat dan kebocoran sumber daya alam Indonesia. Prabowo dalam jawaban awalnya menyatakan bahwa demokrasi adalah hal yang harus perbaiki, karena demokrasi adalah cita-cita terbesar ke-3 negara. Demokrasi adalah alat untuk dan cita-cita yang kuat. Pemerintahan yang bersih adalah tujuan. Kepastian hukum memberi jaminan kepada warganya untuk melestarikan demokrasi yang membawa kesejahteraan.

            Lalu calon wakilnya, Hatta Rajasa meneruskan dengan suara sengaunya, bahwa demokrasi bukan hanya alat tapi demokrasi juga sistem nilai kesejahteraan. Kepastian hukum menjamin setiap warga negara setara di hadapan hukum. Kepastian hukum menjamin warga dapat menyalurkan hak politik tanpa diskriminasi, termasuk hak politik. Dan, lembaga demokrasi harus berjalan sebaik sebuah demokrasi yang produktif.

            Lalu pertanyaan saya: Apa hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan? Demokrasi memang bukan tujuan pada dirinya sendiri, ada nilai-nilai yang lebih agung yang hendak dicapai demokrasi. Lalu apakah satu di antara nilai itu adalah kesejahteraan? Barangkali betul, namun pasangan ini luput dengan nilai lain, yaitu kebebasan manusia. Kebebasan dalam hal bergerak maupun berpikir kritis. Jika memang pasangan ini berpikir kepastian hukum dapat menjamin hak warga negara untuk mendapatkan hak-haknya, apakah kebebasan ini ada di dalam hak yang mereka maksud? Jika yang mereka maksud hanya ksejahteraan, itu hanya persoalan perut. Siapa pula yang akan berpikir kritis ketika perutnya sudah penuh?

            Saya jadi teringat perkataan Ayu Utami dalam Maya (2013). Ayu menceritakan kepada pembaca bahwa zaman Orde Baru menjejalkan beras dan bahan pangan lain sebanyak-banyaknya ke mulut masyarakat agar otak masyarakat tak akan berpikir tentang revolusi. Memang tak ada salahnya bicara tentang kesejahteraan masyarakat di negara berkemebang seprti Indonesia ini, namun jika sudah dikontekskan dengan demokrasi rasa-rasanya akan lain tendensinya. Demokrasi memang alat, saya pernah baca teori tentang itu, demokrasi memang ingin mencapai tujuan teretentu, tapi bukankah akan lebih baik jika teori ini dipahami secara kseluruhan?

             Perihal kebocoran sumber daya alam Indonesia, term ini banyak menuai reaksi. Pertama, guyonan, ada yang bilang jika Prabowo jadi presiden maka tukang tambal dan tukang cat akan laku. Kedua, ketakutan yang menghinggapi pendukung rival Prabowo, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, pernah suatu akun populer tapi misterius berlabel @TrioMacan2000_ merilis skema rumit yang menunjukkan bahwa Jokowi disokong oleh pihak asing dari Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. James Riady disebut-sebut sebagai cukong yang mendanai Jokowi agar bisa menjadikan presiden boneka. Berita itu makin santer, dan berulang kali dituliskan di laman jurnalisme warga besar Kompasiana. Jika demikan kabarnya, bukan tidak mungkin para pendukung Jokowi yang ketakutan Indonesia makin dijadikan lahan ekploitasi asing akan beralih mendukung Prabowo.

            Reaksi ketiga terhadap term “kebocoran sumber daya alam Indonesia” itu datang dari John Roosa, seorang pengamat politik Orba, dalam tulisannya berjudul Dua Tubuh Soekarno.Tulisan Roosa ini dipublikasikan jauh sebelum debat Capres-Cawapres pertama diadakan, yaitu 26 Mei 2014 kemudian dimuat kembali oleh kanal gerakan kritis, Indoprogress.com pada 10 Juni 2014. Roosa menunjukkan bahwa orasi-orasi yang diumbar Prabowo adalah suatu usaha peniruan Prabowo terhadap orator ulung dan kharismatik negeri ini, Soekarno. Isi orasi Prabowo tak beda dengan apa yang dikatakannya dengan “kebocoran sumber daya alam Indonesia”. Bagi Roosa, retorika anti-imprealis dan tuduhan kepada perusahaan asing yang membuat kebijakan neoliberal, adalah hal yang sulit didengar dari seorang kapitalis makmur seperti Prabowo.

            Selain reaksi pertama yang berupa guyon itu, reaksi terhadap “kebocoran sumber daya” Prabowo tentu  mengerikan. Baik yang dituduhkan kepada Jokowi yang katanya disokong kekuatan asing agar dapat dikendalikan, maupun Prabowo yang hanya beretorika tentang anti-imperealis, keduanya sulit diterima. Sayangnya, kedua isu itu perlu penelusuran fakta mendalam dan tentu saja disertai  ketulusan untuk melakukan penelusuran itu hanya untuk masyarakat. Sampai saat ini belum ada yang melakukannya. Jikapun ada, fakta dibengkokkan atau kurang mumpuni.

Jendral yang Marah-Marah

Prabowo sempat naik pitam ketika Jusuf Kalla menyentilnya dengan pertanyaan bagaimana program Prabowo dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dengan menghubung-hubungkannya dengan adagium yang dikatakan Prabowo bahwa tak ada pengikut yang jelek yang ada hanya pemimpin yang jelek, JK dengan nakal menanyakan hal yang sensitif bagi mantan Komandan Jenderal Kopassus itu. Prabowo tersinggung dan segera menuduh balik, bahwa JK memang sengaja menyeret dia pada obrolan tentang dirinya yang disebut-sebut sebagai otak di balik peristiwa pembunuhan dan penghilang paksa aktivis pada 1998.

            Bersungut-sungut Prabowo mengatakan bahwa ia adalah prajurit yang bertugas untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kata Prabowo dirinya adalah abdi negara, maka dari itu ia berusaha untuk melindungi hak asasi masyarakat dari kelompok-kelompok radikal. Kelompok radikal itu bagi Prabowo adalah ancaman. Tak berkurang emosinya Prabowo berdalih ia menjalankan tugas itu sebaik mungkin, dan atasan yang menilai kinerjanya.”Jadi tanyakanlah pada atasan saya waktu it,” kata Prabowo.

            Kejadian ini mirip-mirip seperti yang dikatakan Wiji Thukul dalam puisinya Para Jendral Marah-Marah, dalam bait pertamanya:

            Pagi ini kemarahannya disiarkan

            oleh televisi. Tapi aku tidur. Istriku yang menonton.

            Istriku kaget. Sebab seorang letnan jendral menyeret-nyeret namaku.

            Dengan tergopoh-gopoh selimutku ditarik-tariknya, Dengan mata masih lengket aku        bertanya: mengapa? Hanya beberapa patah kata keluar dari mulutnya: “Namamu di      televisi...” Kalimat itu terus dia ulang seperti otomatis. ...

Lihatlah Pak Wiji Thukul, (mantan) jenderal itu masih suka marah-marah, dan kau masih saja mendengarkannya dengan tertidur. Tidur yang panjang. Entah di mana rimbamu.

            Selain kemarahan Prabowo yang tak terbendung, hal yang menarik dari perseteruan pendapat antara JK dan Prabowo adalah asumsi Parbowo tentang HAM. Dari pernyataan Prabowo bahwa ia prajurit yang melindungi HAM masyarakat dari kelompok-kelopok radikal yang mengancam. Berarti, yang punya HAM hanya masyarakat (yang tak jelas kategorinya itu), sedangkan kelompok-kelompok radikal (yang juga manusia) tak mempunyai HAM. Padahal sebelum marah-marah Prabowo sempat mencoba untuk mendefinisikan apa itu HAM. Katanya, HAM yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Lalu, jika HAM masih diterangkan sebagai Hak Asasi Manusia, dan jika  sedikit banyak Prabowo terlibat dalam penghilangan paksa dan pembunuhan aktivis itu, maka Prabowo telah melanggar HAM atas nama HAM? Atau mungkin yang dimaksud Prabowo adalah Hak Asasi Masyarakat?

             Perdebatan antara JK dan Prabowo dalam hal HAM ini menjadi peristiwa paling menggemparkan setelah kedua pasangan itu turun panggung. Tim pemenangan Prabowo berkilah bahwa pertanyaan JK tentang HAM justru menjadi boomerang bagi kubu Jokowi-JK. Katanya, jika ditelusur, atasan Parbowo dulu tak lain adalah Wiranto yang sekarang bercokol di tenda koalisi Jokowi-JK. Ini pun menjadi sangat menarik, dalam surat pemberhentian Prabowo (yang beredar di media sosial) diterangkan dengan jelas mengapa ia diberhentikan, di antaranya melanggar wewenang komando, yaitu melaksanakan operasi yang melibatkan aktivis-aktivis yang seharusnya wewenang Pangab Wiranto. Begitu banyak pelanggaran tugas yang dilakukan Prabowo yang tercantum dalam surat yang seharusnya rahasia itu.

             Anehnya, bagaimana bisa seorang pelanggar tugas yang berlipat-lipat dan berulang seperti Prabowo diberhentikan secara hormat? Adakah yang salah dengan pertimbangan atasan-atasan Prabowo waktu itu? Rasa-rasanya masyarakat berhak mengetahui hal itu. Tak dapat dibenarkan apa yang dikatakan Prabowo baru-baru ini, bahwa soal ’98 tak usah dibicarakan lagi. Hey, perasaan ini belum selesai sudah disuruh move on?

            Soal HAM dan diskriminasi Jokowi beda asumsi dengan Prabowo. Soal keberagaman Jokowi tak mau membicarakannya lagi. “Keberagaman sudah final,” kata Jokowi. Pernyataan Jokowi mengindikasikan bahwa keberagaman memang kenyataan hidup manusia yang tak teringkari. Membicarakan tentang keberagaman hanya semakin mengukuhkan diskriminasi itu sendiri. Secara pribadi, saya memang agak terganggu dengan ide tentang multikulturalisme ini. Pertanyaan saya: Bukankah dengan terus-menerus membahas keberagaman berarti melanggengkan diskriminasi? Mungkinkah multikulturalisme mengandung paradoks? Lantas Jokowi menceritakan prestasinya dalam hal HAM dan diskriminasi, yaitu kasus Lurah Susan. Bagi Jokowi, semua orang berhak untuk menjadi pemimpin asal berkapabilitas, persoalan SARA tak relevan untuk jadi ukuran kapabilitas seorang untuk jadi pemimpin. Maka Jokowi tetap berani mengangkat Susan sebagai Lurah di sebuah daerah yang kata Jokowi agama masyarakat mayoritas berbeda dengan Susan.

            Penegasan bahwa keberagaman adalah hal yang mutlak juga dikemukakan Hatta Rajasa. Kalimat Hatta begini: keberagaman adalah anugrah Allah SWT. Pengungkapan “Allah SWT” yang tak lain adalah sebutan Tuhan bagi umat Islam telah merusak argumen Hatta. Bukankah anugrah itu diberikan kepada setiap manusia bukan sekedar umat Islam? Bukankah tak semua masyarakat Indonesia menganggap Allah SWT sebagai Tuhan-nya dan memberikan anugerah itu? Sekali lagi ini paradoks. Dapat kita kira-kira, dalam hal asumsi tentang HAM dan diskriminasi, Jokowi lebih terasa tulus ketimbang pasangan di seberangnya.

Kata Para Pekerja

Jokowi pasti sudah mempersiapkan dengan baik jawaban untuk pertanyaan apa itu demokrasi. Dengan tanggap ia mengatakan, demokrasi baginya adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Ia anggap demokrasi adalah berdialog dan bermusyawarah. Lebih teknis lagi Jokowi menerangkan programnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Di antaranya ialah sistem rekrutmen yang mengutamakan calon yang baik dan seleksi yang ketat. Lalu menciptakan e-Goverment Sistem atau birokrasi berbasis digital.

            Jerja nyata yang direncanakan Jokowi adalah perihal pemekaran wilayah. Baginya, pemekaran wilayah dapat saja dilakukan dengan syarat itu memang untuk kepentingan masyarakat. Syarat lain juga adalah kesanggupan wilayah untuk memenuhi kebutuhannya dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jika syarat itu tak terpenuhi, bagi Jokowi daerah itu layak untuk ditarik otonominya.

            Satu-satunya kerja nyata yang digadang-gadang Prabowo adalah agendanya untuk menaikkan gaji pegawai pemerintahan. Prabowo berasumsi bahwa korupsi adalah akibat dari kurang sejahteranya para birokrat. Dengan menaikkan gaji birokrat, maka otomatis korupsi berkurang. Argumen ini jelas mengundang pertanyaan: memang gaji puluhan juta disertai berbagai tunjangan dan bonus untuk para birokrat itu tak bisa membuat mereka hidup layak di zaman seperti ini? Bukankah faktor utama dari korupsi adalah kerakusan? Tak hanya pertanyaan itu, implikasi dari rencana Prabowo ini diungkapkan pendukung Jokowi, yaitu menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.

            Kerja yang akan dilakukan Jokowi memang lebih terdengar realistis. Apalagi disandingkan dengan orasi Prabowo yang selalu bersikap anti-imperealis. Diragukan Prabowo memahami skema kongkalingkong asing untuk mengeruk kekayaan Indonesia. Ketahuilah skema itu berskala multinasional, dan yang pasti, rumit.

            Memang Jokowi terkenal sebagai pemimpin “jaga toko”, ia akan masuk ke gang dan got-got untuk memeriksa ketertiban dan kenyamanan warganya. Hal ini yang menjadi sasran utama para pendukung Prabowo. Sesaat setelah debat Capres-Cawapres pertama Tantowi Yahya berkomentar, “Kita butuh pemimpin yang mempunyai grand design, bukan hanya kerja, kerja, dan kerja.” Jika Tantowo agak cermat memerhatikan, Jokowi sudah mengatakan apa grand designnya, yaitu pembangunan jangka panjang yang dalam bahasa Jokowi, dimasukkan kedalamnya hal bersifat ideologis. Kecenderungan serangan dari pendukung Prabowo tentang kerja nyata ini selanjutnya ialah soal sikap Jokowi yang menurut mereka terkesan menyepelekan persoalan. Bagi Jokowi segala persoalan yang penting adalah dikerjakan, persoalannya adalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau.

            Kedua kubu bakal presiden ini tanpa meletakkan emosionalistas dan fanatismenya mencoba mencari celah kelemahan dari rival idolanya. Bila saja fanatisme dan emosionalitas itu dikesampingkan sejenak, para pendukung itu mungkin akan merasa aneh jika punya grand design tanpa kerja, dan punya kerja tanpa grand design. Bukankah itu bahasa lain dari visi dan misi yang selalu ditanyakan kepada setiap calon pemimpin sekalipun itu calon ketua kelas?

Dan Akhirnya Keraguan

Banyak orang bilang first impression besar pengaruhnya. Barangkali itu benar, tapi saya tak hanya ingin mengagungngkan impresi (kesan) yang sifatnya empiris atau pengalama inderawi sahaja, tapi saya ingin juga memahami (conceive) yang lebih bersangkutan dengan rasionalitas. Saya mencoba memahami ketulusan itu berada di hati pasangan yang mana. Sekalipun saya tak tahu pasti, tapi dari asumsi argumennya saya mencoba menerka. Akhirnya yang saya dapat hanya keraguan. Saya ragu dengan ketulusan Prabowo ketika ia mengaku hati nuraninya bersih. Saya ragu kepada pasangan Jokowi-JK ketika JK mengatakan bahwa mereka tulus. Saya ragu, apakah masih bisa disebut ketulusan dan kebersihan hati nurani jika dikatakan?

             Dan akhirnya mari kita lihat debat Capres-Cwapres senjutnya yang akan diadakan nanti malam. Kabarnya Prabowo bersama tim suksesnya sudah melaksanakan simulasi debat. Mungkin mereka menyadari argumen Prabowo selalu memutar dan kerap silap menyetujui argumen lawannya. Ah mari kita saksikan saja debat itu.

            Bagitu dulu saja. Tabik.