Kaum Ibu dalam Penggalan Waktu

Oleh Eva Hudaeva

           “Kenapa ya? Bingung,”  jawab Bernike Hendrastu, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan 2012 ketika ditanya sejarah Hari Ibu. “Banyak yang bilang aja,”  tambahnya. Demikian pula dengan Marta Miracle, seorang mahasiswa Sekolah Vokasi Kebidanan UGM angkatan 2012. Namun, setiap Hari Ibu tiba ia selalu merayakan Hari Ibu dengan memberi kado pada ibunya. “Ngasih bunga sama coklat buat ibuku,” tutur Marta.

            Sejarah Hari Ibu terbentang semenjak Kongres Perempuan pertama. Kongres berlangsung tanggal 22-25 Desember 1928 di Mataram (Yogyakarta). Di tahun 1938 dijadikan sebagai Hari Ibu Nasional, dan tahun 1950 pemerintah menetapkannya sebagai Hari Besar Nasional.

            Ir. Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi mengungkapkan kegembiraan adanya kongres wanita tahun 1928. Bagi Soekarno,  keselamatan nasional adalah berkat sokongan kaum ibu juga. “Indonesia sudah lama kehilangan ibu, kongres kaum ibu akan mempertemukan anak piatu dengan ibu kandungnya,” tulis Soekarno.

            Penetapan Hari Ibu Nasional baru dibahas pada Kongres Perempuan bulan Juli1938 di Bandung. Nyi Soeratmi Iman Soediyat, seorang peserta kongres menerangkan ada tiga kriteria untuk penetapan, yaitu hari yang berarti, hari yang bersejarah, dan hari yang dapat diterima semua aliran.

            Ada usulan untuk menjadikan Hari Kartini sebagai Hari Ibu, tapi ditolak peserta kongres karena sudah ada hari perayaan untuk Hari Kartini. Hari lahirnya Nabi Muhammad juga diajukan. Usulan itu ditolak pula karena terkesan keagamaan. “Akhirnya diputuskan hari pertama Kongres Perempuan pertama sebagai Hari Ibu Nasional,” ujar Nyi Iman.

            Semangat nasionalisme Kongres Pemuda pertama menular pada gerakan perempuan. Sekalipun demikian, menurut Mutiah Amini, S.S., M.Hum., dosen Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM, bukan berarti perempuan melanjutkan kegiatan yang dilakukan lelaki. “Kongres Perempuan pertama adalah ekspresi perempuan untuk menguatkan posisinya,” jelasnya.

             Pemrakarsa Kongres Perempuan adalah perempuan peserta Kongres Pemuda 1928. Mereka adalah perempuan muda yang berprofesi sebagai guru di Yogyakarta. Soejatien, pelopornya, adalah anggota Jong  Java sejak masih berstatus pelajar. Lalu tahun 1926, bersama beberapa guru lain mendirikan Poetri Indonesia cabang Yogyakarta. Anggota organisasi ini juga menetapkan Soejatien sebagai ketua.

            Menurut Nyi Iman Soediyat, alasan awal diadakan kongres perempuan adalah belum menyatunya organisasi perempuan dalam satu wadah. Alasan lainnya, pada waktu itu datang undangan dari Kongres Perempuan Pasifik untuk menghadiri kongres perempuan Pasifik. Surat undangan itu sampai di tangan Ki Hadjar Dewantara. Karena sulit menetukan siapa dan atas nama organisasi apa perwakilan dari Indonesia datang, Ki Hadjar Dewantara mengusulkan agar semua organisasi perempuan di Indonesia berkumpul.

Maka, Soejatin, Nyi Hadjar Dewantara, dan R. A. Soekonto berinisiasi untuk mengadakan Kongres Perempuan. Organisasi-organisasi perempuan masih bersifat kedaerahan atau di bawah naungan organisasi yang didominasi laki-laki, seperti  Wanito Oetomo sebagai bagian dari Boedi Oetomo, dan Aisjijah sebagai sayap perempuan dari Moehammadijah.

            Ndalem Joyodipoero, saudara R. A. Soekonto, seorang pegawai Pakualaman, menjadikan pendopo rumahnya sebagai tempat kongres. “Tempat yang dipakai kongres namanya Djojodipoeran,” kata Nyi Iman. Sekarang, rumah bersejarah itu menjadi Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional Yogyakarta.

            Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang (2007)  mencatat ada 22 organisasi yang mengirimkan perwakilannya ke Kongres Perempuan pertama. Tujuh di antarnya sebagai penyelenggara. Kongres itu diketuai oleh R. A. Soekonto.

            Untuk pertama kalinya perempuan Indonesia berkumpul mengatasnamakan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme ini tercermin dari penggunaan bahasa Indonesia oleh 14 orator. Tapi, hanya Nyi Hadjar Dewantara yang berpidato dalam bahasa Jawa.

            Kongres Perempuan pertama dihadiri oleh perempuan pribumi dari berbagai golongan. Sayangnya, tidak semua perempuan di seluruh Indonesia terwakili. Kongres masih Jawa sentris. “Hal ini disebabkan kurang baiknya sistem komunikasi pada waktu itu,” terang Mutiah.

            Pemerintah Hindia Belanda, menurut Susan Blackburn, tidak banyak memberikan reaksi. “Kongres perempuan hanya dianggap gerakan apolitik semata,” tulis Susan. Mutiah berargumen lain. “Intelejen (pemerintah Hindia Belanda) ditelusupkan dalam kongres, jadi tidak mungkin kongres hanya gerakan sosial.”

            Menurut Nyi Iman Soediyat, ditempatkannya perempuan sebagai makhluk nomor dua menjadi hal yang banyak dibahas dalam kongres. “Dapur, sumur, dan kasur dianggap sebagai tempat perempuan. Padahal banyak perempuan yang pemikirannya tak kalah oleh laki-laki,” terang Nyi Iman.

            Kongres Perempuan pertama menurut Mutiah menghasilkan beberapa hal. Di antaranya, terbentuk biro penyuluh dan pengaduan masalah perempuan. Selain itu, dibentuk Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Di tahun 1929 PPI berganti nama menjadi PPII kependekan dari Perikatan Perempuan Istri Indonesia. Pada Mei tahun yang sama, PPII menerbitkan majalah Isteri dan berpindah kantor ke Batavia (Jakarta).

            PPII sebagai federasi perempuan Indonesia pada perkembangannya berganti nama menjadi Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Di Yogyakarta, ada perwakilan Yayasan Hari Ibu Kowani yang berkantor di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama. Terdapat pula Museum Hari Ibu dalam gedung itu. Namun, sejak tahun 2011 museum ditutup. Dwi Wahyu, pengurus Museum Hari Ibu menjelaskan penutupan museum karena tidak ada pegawai yang dapat fokus mengurus museum. “Pegawai yang dulu pensiun, sementara saya harus menjalankan tugas sebagai marketing Wisma Arimbi juga,” tutur Dwi.

            Nyi Iman Soediyat yang kini menjadi Dewan Pini Sepuh Majelis Luhur Taman Siswa, menganggap Kongres Perempuan pertama merupakan dasar sejarah Hari Ibu. “Di Belanda ada Moeder Dag (Hari Ibu) pada pekan kedua bulan Mei karena saat itu bunga bermekaran. Tapi di Indonesia, Hari Ibu dirayakan atas dasar sejarah,” kata Nyi Iman. Cara merayakan Hari Ibu pun berbeda. “Di luar negeri pada Hari Ibu wanita dimanjakan, tapi di Indonesia wanita diingatkan akan kewajibannya,” tambahnya.

              Maka sudah semestinya sejarah perjuangan di balik Hari Ibu nasional diperkenalkan. Museum Hari Ibu ditutup bukan berarti sosialisasi sejarah Hari Ibu berhenti pula. Bernike dan Marta tidak akan mengerti bagaimana sebaiknya merayakan Hari Ibu, jika sejarah adanya Hari Ibu pun mereka tidak kenal.